KBT NEWS ID CIMANGGUNG – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam penanganan bencana kembali disorot. Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, dr. Iwan Nugraha, menilai respons cepat dalam situasi darurat memang sudah cukup baik. Namun, ia menyoroti lemahnya upaya mitigasi dan tindak lanjut pascabencana yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Saya kira dari sisi response time sudah cukup baik. Tapi mitigasi dan follow-up-nya sangat lemah. Ini yang harus diperbaiki,” ujar Iwan.
Salah satu contoh nyata adalah banjir Cimande yang baru-baru ini terjadi. Menurut Iwan, dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan pembentukan posko banjir untuk memperlancar koordinasi bantuan dan evakuasi warga. Namun, hingga kini, posko tersebut belum juga terealisasi.
“Baru katanya mau dibuat. Ini kan lamban sekali,” tambahnya.
Ketiadaan posko menyebabkan kebingungan di masyarakat. Warga terdampak kesulitan mencari tempat mengadu, sementara masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan pun tidak tahu harus ke mana. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi tidak terkoordinasi, dengan risiko menumpuk di satu titik sementara wilayah lain kekurangan.
Kondisi ini bukan pertama kali terjadi. Iwan juga mengingatkan soal kejadian longsor di Cimanggung pada 2021 lalu yang hingga kini belum mendapatkan penanganan yang memadai. Lahan bekas longsoran masih dibiarkan begitu saja tanpa penguatan struktur tanah atau vegetasi. Lebih parahnya, warga yang sempat mengungsi kembali ke rumah-rumah mereka di area rawan tanpa ada intervensi dari pemerintah.
“Saya kira ini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kejadian serupa terulang. Seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya sekadar menunggu viral baru bergerak,” tegasnya.
Iwan menegaskan bahwa fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana harus diperkuat, khususnya di BPBD. (red*)
