NEWS ID JATINANGOR - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, memberikan tanggapan atas laporan yang mencuat terkait dugaan pencaloan dalam penerimaan mahasiswa IPDN.
Laporan tersebut mencakup peristiwa dimana seseorang berinisial AZ diduga mencatut nama IPDN dan mengklaim bisa memastikan lulusnya calon mahasiswa dengan imbalan uang.
Kepala Biro Administrasi Hukum Kepegawaian dan Humas IPDN, Arief M. Edie, menjelaskan bahwa AZ bukanlah seorang pegawai atau pejabat di IPDN. Oleh karena itu, dugaan pencaloan tersebut merupakan ulah dari individu yang tidak terkait dengan lembaga IPDN itu sendiri.
Arief menegaskan bahwa IPDN telah menerapkan prosedur rekrutmen yang ketat dan transparan. Bahkan, lembaga ini telah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait lainnya yang turut serta dalam proses seleksi di IPDN.
"Kami memiliki sistem rekruitmen yang ketat dan transparan. Jika ada oknum yang mencoba memanipulasi proses tersebut, maka itu adalah tindakan individu dan bukan bagian dari mekanisme resmi," kata Arief di Kampus IPDN Jatinangor pada Rabu, 20 September 2023.
Sementara itu, terkait pelaporan korban dugaan pencaloan ke Polda Jabar, Biro Humas IPDN mengaku bahwa mereka belum menerima konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Namun, Arief menegaskan bahwa jika terdapat keterlibatan pejabat IPDN dalam kasus ini, tindakan tegas akan diambil, bahkan termasuk pemutasian.
"Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mengidentifikasi inisial AZ dan mengklarifikasi situasi ini. Jika ada unsur keterlibatan pegawai IPDN, tindakan tegas akan diambil," ujar Arief.
Dia juga menekankan bahwa mekanisme seleksi yang sangat ketat tidak mungkin bisa dimanipulasi. Apabila ada pelanggaran atau praktik yang tidak etis, itu adalah ulah oknum yang harus dihadapi.
"Dalam setiap tahap seleksi, KPK selalu mendampingi. Sistem (BETAH) Bersih, Akuntabel, dan Transparan.yang bekerjasama langsung dengan Polri. Betah ini juga telah mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai bentuk pengakuan atas transparansi dan integritas dalam proses rekrutmen kami," tambah Arief.
Kepala Biro Adm. Hukum Kepegawaian dan Humas IPDN menegaskan bahwa institusi mereka berkomitmen untuk menjalankan rekrutmen yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan calon mahasiswa. (rd*)
